Kartu Prakerja Hentikan Paket Pelatihan

Berita Nasional, galuh.id – Manajemen Program Kartu Prakerja menetapkan hentikan paket pembinaan terhitung semenjak Selasa (30/6/2020), padahal masih ada satu gelombang.

Terdapat empat alasan yang membuat Program Kartu Prakerja menghentikan paket pelatihan untuk akseptor kartu prakerja.

Seperti yang disampaikan oleh Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja, Denni Puspa Purbasari, tentang dihentikannya paket training.

Menurut Denni terdapat empat alasan pihaknya menghentikan paket pelatihan, dan penghentian tersebut berdasarkan penilaian pelaksanaan pelatihan Program Kartu Prakerja.

Alasan Kartu Prakerja Hentikan Paket Pelatihan diantaranya alasannya adalah beberapa kawan platform digital Kartu Prakerja menciptakan serta memperlihatkan produk paket (bundling).

Paket bundling tersebut terdiri dari beberapa jenis atau kelas pembinaan yang diselenggarakan oleh satu atau beberapa forum training platform digital.

Alasan kedua tidak ada prosedur yang dapat memastikan bahwa setiap akseptor yang mengambil atau membeli paket pembinaan sesudah mendapatkan insentif kartu Prakerja.

Ketiga, sebagai akibat dari dua poin tersebut, tidak ada laporan mengenai evaluasi penerima pelatihan terhadap instruktrur, sarana dan prasarana.

Kemudian tidak adanya laporan evaluasi program training untuk satu atau beberapa jenis atau kelas training yang ada dalam setiap paket.

Alasan keempat Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja tidak mampu menjalankan peran untuk mengevaluasi satu atau beberapa jenis atau kelas pembinaan.

Hentikan Paket Pelatihan Hasil Dari Evaluasi

Pihak Kartu Prakerja dengan dasar empat alasan tersebut menghentikan paket pelatihan untuk peserta kartu prakerja.

Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja mempunyai alasan hentikan paket pembinaan, sehingga menetapkan menghentikan seluruh transaksi.

Transaksi dan penjualan paket training yang ditawarkan platform digital semoga Program Kartu Prakerja dapat berjalan sesuai perundang-permintaan yang berlaku.

Menurut Denni, pihaknya meminta pada kawan platform digital untuk melakukan seluruh langkah yang dianggap perlu.

“Kami minta pada kawan platform digital semoga menghentikan penjualan paket pembinaan kepada seluruh akseptor atau peserta manfaat kartu prakerja,” jelasnya.

Kemudian sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti kemitraan dengan platform digital dalam penyediaan bahan training.

Penyediaan bahan yang diperuntukan untuk peserta itu tidak melalui prosedur pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Selain itu, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia (BPKP RI) juga mengintensifkan pemeriksaan terkait dengan penggunaan anggaran Kartu Prakerja.

Paket Pelatihan Dihentikan Tidak Menyelesaikan Masalah

Pelaksana Program Kartu Prakerja hentikan paket pelatihan, menuai aneka macam komentar, salah satunya dari salah seorang Chief Executive Officer (CEO).

Salah seorang CEO tersebut merupakan salah satu media daring yang juga peserta Kartu Prakerja, Agustinus Edy Kristianto.

Agustinus memberikan kritikan pada Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja yang telah meniadakan paket pelatihan dalam jaringan (Daring) Kartu Prakerja.

Kritikannya mengenai penghapusan paket training, yaitu dengan ditiadakannya paket pembinaan bukan menjadi solusi atau menjawab akar permasalahan.

“Keputusan menghentikan paket pembinaan tidak mengubah substansi Kartu Prakerja, sehingga tidak menjadi solusi atau menjawab akar permasalahan,” terperinci Agustinus.

Menurut Agustinus, dengan dihapusnya paket pelatihan tidak akan menyelesaikan dilema Kartu Prakerja yang tidak sempurna sasaran.

Kemudian Agustinus menambahkan, dengan dihapusnya paket training tersebut tidak mampu mendaftar sebagai peserta Kartu Prakerja.

Pasalnya tidak ada yang berubah pada system seleksi peserta, sehingga dengan dihapusnya paket training tidak akan menjadi solusi.

“Kalau hanya menghapus paket bundlingnya saja, berdasarkan aku  cuma akal-akalan, alasannya bukan itu yang menjadi masalahnya,” terang Agustinus.

Kritikan Agustinus diposting dan beredar luas di sosial media pada beberapa waktu yang lalu, isinya membahas system paket pelatihan.

Bahkan berdasarkan Agustinus, pokok permasalahan Program Kartu Prakerja lebih dari itu dan bukan hanya dengan menghentikan paket pembinaan problem tamat.

Jika kaitannya dengan pemborosan anggaran, Agustinus menunjukkan masukan ialah system jual beli training daring dari penyedia ke peserta ditiadakan.

Jual beli pembinaan tersebut masih menurut Agustinus, diganti dengan pembelian bahan pembinaan langsung oleh pemerintah.

Kemudian untuk materi pelatihan, diunggah di laman Kartu Prakerja sehingga penerima mampu mengakses dan berguru melalui laman tersebut.

Kemudian untuk pembelian bahan menurut Agustinus harus melalui system tender atau lelang yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sehingga berdasarkan Agustinus, manajemen hentikan paket pelatihan bukan menjadi solusi atau memperbaiki kekurangan Program Kartu Prakerja. (GaluhID/Ardiansyah)