Evaluasi Pispk Nasional

Untuk melihat perkembangan PISPK (Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga), Ibu Menteri Kesehatan mengundang Kepala Dinas Provinsi, Kabupaten/Kota seluruh Indonesia ke Jakarta, dalam Rakorpop (Rapat Koordinasi Pelaksanaan Operasional Program) untuk mengevaluasi sekaligus mencari solusi guna percepatan implementasi PISPK di tahun 2018. Rakorpop ini dilaksanakan pada tanggal 11-13 Desember 2017, selain PISPK, dibahas pula seluk beluk DAK (Dana Alokasi Khusus) non-fisik yang dikenal dengan Dana BOK (Bantuan Operasional Kesehatan) dan e-katalog

Gambar 1. Ibu Menkes menawarkan arahannya pada Rakorpop dengan seluruh Kadinkes Provinsi, Kabupaten/Kota dan jajaran kesehatan lainnya

Dalam pertemuan tersebut Ibu Menteri Kesehatan mengapresiasi daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota yang telah melakukan PISPK dengan baik dan cepat perkembangannya. Namun disisi lain masih ada sekitar 55 Kab/Kota yang data kunjungan keluarganya masih nol. Bukan berarti belum melakukan, tetapi mungkin sudah melakukan kunjungan keluarga, tetapi jaringan internet belum elok, sehingga belum mampu entry data, hasilnya belum tercatat pada aplikasi keluarga sehat. Kota Dumai menempati peringkat pertama cakupan keluarga yang telah dikunjungi dan didata, ialah sebesar 94,2% disusul Kota Solok dengan cakupan 67,4%. Peringkat 20 terbaik cakupan kunjungan keluarga mampu dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. Peringkat 20 terbaik Kab/Kota dengan cakupan kunjungan keluarga terbanyak per 1 Desember 2017

Untuk tingkat provinsi, peringkat cakupan kunjungan keluarga dapat dilihat pada gambar berikut. Peringkat pertama Provinsi Sumatera Barat, diikuti Sumatera Utara dan Bangka Belitung. Sementara provinsi yang paling sedikit adalah Papua dan Papua Barat.

Gambar 2. Peringkat provinsi dengan cakupan kunjungan keluarga per 1 Desember 2017

Bagi kabupaten/kota yang telah mencapai >1% keluarga yang telah dikunjungi, mampu dihitung IKS (Indeks Keluarga Sehat) wilayah, yang menunjukkan berapa persen keluarga yang tergolong sehat menurut 12 indikator keluarga sehat. Untuk pencapaian IKS, peringkat 20 terbaik kabupaten/kota adalah sebagai berikut (lihat tabel 2).

Tabel 2. Peringkat 20 terbaik Kab/Kota dengan IKS (Indeks Keluarga Sehat) terbaik per 1 Desember 2017

Tentu saja peringkat ini masih sangat dinamis, bisa berubah setiap dikala alasannya adalah cakupan kunjungan keluarga belum banyak.

Di tingkat nasional, peringkat IKS provinsi dapat dilihat pada gambar berikut (lihat gambar 3).

Dilihat dari 12 indikator keluarga sehat, tingkat pencapaian secara nasional adalah sebagai berikut (lihat gambar 4).

Gambar 4. Pencapaian 12 indikator keluarga sehat menurut provinsi, per 1 Desember 2017.

Untuk indikator gangguan jiwa berat, sebetulnya jumlahnya tidak terlalu banyak, namun sebagian besar belum ditangani dengan baik, salah satu sebabnya karena akses ke RS Jiwa yang memang jauh. Tampaknya perlu dikembangkan “community psychiatri” sehingga walaupun jauh dari RS Jiwa tetapi tetap dapat ditanggulangi dengan baik.

Untuk indikator hipertensi, karakteristiknya yaitu baru 1/3 penderita hipertensi yang berobat ke petugas kesehatan. Sisanya yang 2/3 belum tahu jika dirinya menderita hipertensi. Oleh alasannya adalah itu banyak penderita hipertensi baru yang ditemukan sewaktu kunjungan keluarga. Tentu saja waktu dideteksi sebagai penderita hipertensi, mereka belum diberi obat, sehingga cakupan indikator ini pada tahpa awal cenderung rendah. Namun jika nanti sudah ditangani, berangsur-angsur akan membaik. Hal yang serupa terjadi pada indikator tuberkulosis, alasannya adalah kunjungan keluarga berarti melaksanakan active case detection, sehingga banyak ditemukan perkara gres.

Untuk merokok, ini dilema berat, alasannya sebagian besar orang Indonesia adalah perokok. Makara harus ada intervensi yang sistematis khususnya pembatasan daerah merokok.

Untuk JKN, masuk akal jika angkanya lebih rendah dibanding cakupan peserta yang dilaporkan oleh BPJS Kesehatan, karena di sini unitnya yakni keluarga. Bila dalam satu keluarga ada 5 orang anggota keluarga, 4 yang ikut JKN, maka di PISPK keluarga tersebut dinilai belum menjadi anggota JKN, alasannya adalah masih ada 1 orang yang belum masuk.

Bagaimana citra tiap provinsi dengan kabupaten/kota di daerahnya? Tunggu kajian selanjutnya.